Permen nomor 35 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh
Download
Pedoman
Instrumen Akreditasi
Panduan Instrumen
Permendikbud no.109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012
1. |
Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti, dan Lampiran |
2. |
Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau |
3. |
Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran |
4. |
Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi |
5. |
Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri |
6. |
Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum dan Lampiran |
7. |
Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran |
8. |
Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri |
9. |
Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015) |
10. |
Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentangPendirrian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS atau SINI |
11. |
Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi |
12. |
Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN |
13. |
Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran |
14. |
Permenristek & Dikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti |
15. |
Permenristek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI |
16. |
Permenristek & Dikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi |
17. |
Permenristek & Dikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3 atau di SINI |
18. |
Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015 |
19. |
Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi atau di SINI |
20. |
Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti |
21. |
Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi danLampiran |
22. |
Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran |
23. |
Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti |
24. |
Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri |
25. |
Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri |
26. |
Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no. 004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Format pdf: Salinan Peraturan Bersama, Lampiran 1-2, Lampiran 3, Lampiran 4-12 |
27. |
154 Tahun 2014: Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya |
28. |
139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf) |
29. |
112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
30. |
97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum |
31. |
96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi |
32. |
95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta |
33. |
93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran |
34. |
92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya |
35. |
90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan |
36. |
88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf) |
37. |
87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi |
38. |
85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
39. |
83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan |
40. |
81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI |
41. |
77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
42. |
73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan |
43. |
67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud |
44. |
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan |
45. |
50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi |
46. |
49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran |
47. |
46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi |
48. |
35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
49. |
33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan |
50. |
31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia |
51. |
30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi |
52. |
18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
53. |
17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri |
54. |
14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007) |
55. |
11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi |
56. |
10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi |
57. |
08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen |
58. |
PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran |
59. |
110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
60. |
109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no. 24 Tahun 2012 |
61. |
108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013 |
62. |
107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf) |
63. |
105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
64. |
99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud |
65. |
96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan |
66. |
95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan |
67. |
94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan |
68. |
93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa |
69. |
91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional |
70. |
89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor |
71. |
88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri |
72. |
87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan |
73. |
85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian |
74. |
84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta |
75. |
83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi |
76. |
82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
77. |
80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal |
78. |
78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI |
79. |
73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI |
80. |
62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru |
81. |
55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI |
82. |
52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI |
83. |
51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI |
84. |
48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini |
85. |
46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen |
86. |
42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini |
87. |
24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 2012, 65 Tahun 2012, 64 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006) |
88. |
21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan |
89. |
17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya danLampiran atau di SINI |
90. |
9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi |
91. |
7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya |
92. |
6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006) |
93. |
5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini |
94. |
4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013 |
95. |
01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta |
96. |
76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya |
97. |
75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya |
98. |
74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan |
99. |
73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013 |
100. |
72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia |
101. |
69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
102. |
65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkanoleh Permendikbud no.24 Tahun 2013 |
103. |
63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi |
104. |
60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
105. |
59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini |
106. |
58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN) |
107. |
42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
108. |
41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |
109. |
40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini |
110. |
37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan |
111. |
36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012 |
112. |
33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah |
113. |
32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
114. |
31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus |
115. |
24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011) |
116. |
16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A , 2B ,3A , 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini |
117. |
14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012,Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012 |
118. |
13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya |
119. |
10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya |
120. |
08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri |
121. |
07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia |
122. |
05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan |
123. |
04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini |
124. |
01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) |
125. |
50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan |
126. |
48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud |
127. |
47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini |
128. |
44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini |
129. |
38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini) |
130. |
26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran |
131. |
22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli) |
132. |
20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi |
133. |
19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia |
134. |
18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011) |
135. |
17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi |
136. |
11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan |
137. |
9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional |
138. |
06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional |
139. |
03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011) |
140. |
1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011 |
141. |
Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor |
142. |
48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 |
143. |
47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus |
144. |
44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 |
145. |
43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional |
146. |
39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran |
147. |
38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru |
148. |
36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional |
149. |
35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya |
150. |
34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah |
151. |
33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku |
152. |
30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan |
153. |
24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah |
154. |
21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional |
155. |
20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan |
156. |
17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi |
157. |
9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan |
158. |
6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi |
159. |
2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 |
160. |
1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli) |
161. |
73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1) |
162. |
70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa |
163. |
68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli) |
164. |
67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah |
165. |
66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia |
166. |
63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan |
167. |
62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional |
168. |
61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini |
169. |
48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas |
170. |
47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen |
171. |
46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan |
172. |
42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus |
173. |
41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan |
174. |
33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) |
175. |
32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV,Lampiran V, Lampiran VI) |
176. |
30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi |
177. |
26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri |
178. |
20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan |
179. |
19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor |
180. |
18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia |
181. |
16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI) |
182. |
8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan |
183. |
85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi |
184. |
76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
185. |
67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010) |
186. |
62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi |
187. |
61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas |
188. |
59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar |
189. |
58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan |
190. |
57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi |
191. |
53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli) |
192. |
51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional |
193. |
39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan |
194. |
38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas |
195. |
27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor |
196. |
20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli) |
197. |
19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen |
198. |
18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen |
199. |
16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas |
200. |
17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009) |
201. |
09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus |
202. |
06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi |
203. |
02 Tahun 2008: Buku |
204. |
50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah |
205. |
44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional |
206. |
42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009) |
207. |
30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas |
208. |
26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999) |
209. |
25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia |
210. |
20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan |
211. |
18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan |
212. |
17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 |
213. |
16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru |
214. |
15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas |
215. |
07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan |
216. |
44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013 |
217. |
42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas |
218. |
41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin |
219. |
38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror) |
220. |
37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
221. |
34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini |
222. |
32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum |
223. |
28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan |
224. |
26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis |
225. |
19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia |
226. |
17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas |
227. |
16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
228. |
14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja |
229. |
13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
230. |
01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan |
231. |
28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
|
232. |
25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional |
233. |
02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi |
Tatacaranya sbb:
1. Operator kampus login sistem pilih menu Pendidik, klik Perubahan Data Dosen akan tampil gambar di bawah ini:
2. Pilih Usulan NUP ke NIDK, klik Buat usulan Baru. Akan tampil Daftar Dosen NUP yang layak diajukan ke NIDK, klik di Daftarkan NIDK baris dosen ybs yang terdapat di kotak aksi atau melalui Pilih Dosen dengan masukan nama dosen ybs.
3. Akan Muncul:
Tahap 1 : Edit Profil
Saat edit profil wajib upload 5 dokumen yaitu KTP, Foto, Surat keterangan sehatmjasmani, sehat rohani, bebas narkotika, surat pernyataan pimpinan PT.
Ini berkas dokumen yang harus diupload di tahap (1)
Tahap 2
Edit Penugasan
Berkas dokumen yang harus diupload di tahap 2
Tahap 3
Tambah dokumen pendukung, klik manajemen usulan, klik kotak paling atas di submenu AKSI seperti gbr ini.
Tahap 4
Klik Manajemen usulan akan kembali ke draft, perhatikan kotak aksi, di situ ada detil usulan, ajukan, edit dan delete, diperiksa ulang detil usulan kalo ada yang perlu edit diedit, kalo sudah ok silakan diajukan.
Edaran Dirjen Dikti, Direktur Sumber Daya Iptek & Dikti
1. 1142/D1/KP/2016 : Edaran Dirjen SDID tentang Usul Kenaikan Jabatan Akademik Dosen ke Guru Besar/Profesor
2. 508/D2/KP/2016: Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti tentang Ketentuan Usulan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
3. 1864/E4/2015: Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti tentang Ketentuan Penilaian Angka Kredit Dosen
4. 360/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 02 Maret 2015 tentang Verifikasi Data Dosen yang Memiliki Kualifikasi Sarjana (S1)
5. 317/E4.4/2015 : Edaran Direktur Diktendik tentang Koordinasi Pencairan BPPLN Semester 1 Tahun 2005, Juknis Pencairan
6. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
7. 224/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
8. 212/E.E4/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Perpanjangan BPP-LN Jenjang S3 Angkatan 2011-2012, Panduan Perpanjangan Studi , Pedoman Ekstensi BPPLN 2015
9. 161/E4.3/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Dosen
10. 2507/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Penarikan Pulang Karyasiswa penerima BPPLN yang sudah studi lanjut selama 5 Tahun.
11. 1513/E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang SOP/POS Kepulangan Karyasiswa Penerima BLN-Dikti
12. 887/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tentang Penjelasan Linieritas Ilmu
13. 696/E.E3/MI/2014 : Edaran Dirjen Dikti tanggal 11 Agustus 2014 tentang Linieritas Bidang Ilmu bagi Dosen
14. 1206/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Usulan NIDN baru bagi Dosen Non PNS Kemdikbud
15. 5923/E1.2/KP/2014: Edaran Dirjen Dikti tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa dan Kelembagaan pada PD-Dikti
16. 620 /E4.4/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Permendikbud 48/2009 sebagai Rujukan Dasar Tugas Belajar/Ijin Belajar
17. 305/E4.1/2014: Edaran Direktur Diktendik tentang Himbauan membatasi kunjungan ke kantor Ditjen Dikti
18. 2189/E4.3/2013 : Edaran Direktur Diktendik tanggal 13 Desember 2013 tentang Pengakuan KUM Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen Tugas Belajar atau di SINI
19. 1670/E4.5/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Layanan Upaya Banding atas Hasil Kenaikabn jabatan/Pangkat Guru Besar
20. 1268/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Uang Kuliah Tunggal Pascasarjana
21. 670/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Beasiswa Luar Negeri
22. 390/E4.4/2013 : Edaran Direktur Diktendik tentang Pengaturan Tunjangan Biaya Domisili bagi Penerima BPP-DN
23. 296/E4.4/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penggabungan BPPS dan BU Dalam Negeri menjadi BPP-DN
24. 72/E/KP/2013: Edaran Direktur Diktendik tentang Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap atau di sini
25. 3387/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik tentang Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban
26. 2844/E4.1/2012 : Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sini atau di sini
27. 1522/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 16 Mei 2012 tentang Waspadai Jurnal Dikdaktika
28. 1451/E4.3/2012: Edaran Direktur Diktendik tgl 21 Juni 2012 tentang Validasi Jurnal Agritek
29. 1314/D4.3/2012 : SE Direktur Diktendik tgl 27 April 2012 tentang Jurnal Nasional yang butuh Klarifikasi
30. 1293/E4.1/2012: SE Direktur Diktentdi: Pengajuan NIDN Baru
31. 1287/E/T/2012 : SE Dirjen Dikti tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
32. Surat Edaran Direktur Diktendik tentang 241 PT yang terindikasi memiliki dosen yang terindikasi guru, lampirannya
33. 1273/E4.3/2012: SE Direktur Diktendik: Deskripsi Diri pada Serdos
34. 1223/E/T/2012: SE Dirjen Dikti tentang Kewajiban penerbitan terbitan berkala ilmiah secara elektronik atau sini
35. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen
36. 472/E4.4/2012: Keputusan Direktur Diktendik tentang penetapan standar biaya Program Beasiswa pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) luar negeri untuk dosen tetap, tenaga kependidikan tetap, dan calon dosen PT. (situs asli)
37. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor(situs asli: 01 02 03).
38. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
39. 24/E/T/2012: Surat Edaran Dirjen Dikti: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
40. 3245/E4.5/2011: Edaran Direktur Diktendik Integrasi program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
41. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN
42. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
43. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen
44. 1118/E4.5/2011: Pelayanan Direktorat Diktendik Ditjen Dikti dan Lampirannya (Panduan Layanan)
45. 1037/E4.3/2011: Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan
46. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor
47. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor
48. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
49. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
50. 419/D4.4/2011: Pencabutan persyaratan calon penerima BPPS minimal harus memiliki jabatan fungsional minimal AA
51. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008
52. 190/D/T/2011: Validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas
53. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat
54. 1185.1/D4.4/2010 : Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri
55. 481/D4.4/2010 : Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti
56. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
57. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
58. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
59. 55285/C/1/1978: Pemberian Cuti Bersalin Untuk Keempat Kalinya Dan Seterusnya
1. SALINAN LAMPIRAN PERMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG SERTFIKAT PROFESI DOKTER.pdf
2. SALINAN PERMEN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKAT PROFESI DOKTER.pdf
Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
dan Lampiran
Permenristekdikti nomor 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti.
Lampiran Permenristekdikti no. 31 Tahun 2016
Presentasi NIDN, NIDK dan NUP oleh Prof.Dr. Ali Ghufron Mukti, Dirjen Sumber Daya Iptek & Dikti Kemristekdikti
Unduh
Di dalamnya banyak penjelasan tentang Persyaratan, Alur, Masa Laku, Hak dan Kewajiban para pemegang NIDN, NIDK dan NUP.
Panduan Registrasi Pendidik Unduh
Contoh surat perjanjian kerja: Unduh
Contoh surat pernyataan pimpinan PT : Unduh
Registrasi Pendidik terbagi atas:
1. NIDN (Nomor induk dosen nasional)
2. NIDK (Nomor induk dosen khusus)
3. NUP (Nomor urut pendidik)
Penyusunan Draft usulan terdiri dari beberapa tahap isian data yang harus dilengkapi baik data maupun dokumen pendukungnya untuk dapat melanjutkan ke tahap isian berikutnya, form isian yang tersedia antara lain:
1. Profil
2. Penugasan Dosen/ Homebase
3. Kontrak Kerja
4. Ijin Instansi Asal/Induk
5. Riwayat Pendidikan
6. Riwayat Jabatan Fungsional
7. Riwayat Kepangkatan
8, Riwayat Sertifikasi
Pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009