Lila Fitri Alsyani

Lila Fitri Alsyani

23 Juni 2016

The Indonesian Science Fund (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, DIPI) has recently been established under the auspices of the Indonesian Academy of Sciences (AIPI). This 2016 Research Call aims to provide grants for research in the following two focus areas:

·      life, health, and nutrition

·      identity, diversity, and culture

Competitive research grants of up to three years and IDR 1.5b/year will be offered for researchers from Indonesia to pursue high-quality scientific research projects. The funder aims to support fundamental, frontier, and excellent research in the above two focus areas of importance to Indonesia’s future. For this 2016 Research Call, Principal Investigators applying for the grants are required to be of Indonesian nationality and based in Indonesia. Domestic and international collaborations between researchers and their institutions are encouraged, as are interdisciplinary projects, but neither is a requirement. The expected results of the research must be eligible for publication in highly reputable scientific journal.

The Principal Investigator should demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of his or her scientific proposal.  Proposals of an interdisciplinary nature — which cross the boundaries between different fields of research, pioneering proposals addressing new and emerging fields of research, or proposals introducing unconventional, innovative approaches and scientific inventions — are encouraged. The procedure for evaluating applicants’ qualifications will emphasize the individual’s scientific ability and creativity, the innovativeness of the research approaches, and the potential of the project, if successful, to have a significant impact on the field.

1.   The research focus areas related to life, health, and nutrition sciences include, but are not limited to, those biological issues described in Cluster 3 of the publication SAINS45.

2.   The research focus areas related to identity, diversity, and culture include, but are not limited to, those social science issues described in Cluster 1 of the publication SAINS45.

Other focus areas addressed in SAINS45 will not be supported in this call, being reserved for funding in subsequent years. The entire SAINS45 publication can be accessed athttp://www.dipi.id/en/SAINS45.

Research grants of up to 3 years and up to IDR 1.5b/year will be awarded. All projects that receive funding must be completed by December 31, 2019. Online proposal submission begins May 15, 2016. The deadline for proposal submission is July 31, 2016, at 11:59 PM WIB.

For more information, please emailAlamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

unduh

 

 

 

06 Juni 2016

Yth. Rektor/Direktur Perguruan Tinggi Negeri
Di
Tempat

Dengan hormat, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan program kerja dan rencana strategis tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti akan melaksanakan program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA) dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa, meningkatkan komunikasi mahasiswa lintas perguruan tinggi dan lintas budaya, serta memberi kesempatan mahasiswa mengambil perkuliahan di perguruan tinggi yang memiliki keunggulan dan kekhasan keilmuan tertentu dengan bidang ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Program PERMATA telah berjalan sejak tahun 2014 dengan kuota mahasiswa yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Berkenaan dengan hal itu, untuk tahun anggaran 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti mengalokasikan anggaran untuk 600 (enam ratus) orang mahasiswa PTN dan PTS seluruh Indonesia untuk mengikuti program PERMATA.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti dengan hormat mengundang seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berpartisipasi dalam program PERMATA dengan mendaftar dan mengirimkan proposal singkat yang berisi usulan biodata nama-nama mahasiswa peserta, program studi dan daftar mata kuliah serta penunjukan satu orang koordinator program PERMATA untuk masing-masing perguruan tinggi. Pendaftaran online dan pengusulan proposal melalui laman http://belmawa.ristekdikti.go.id/permata/ atau email ke Sdr. Septian: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau Sdri. Tsania: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. atau via pos ke alamat Ditjen Belmawa Kemristekdikti, Gedung D Lantai 7, Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta 10270.

Sehubungan dengan masih adanya Perguruan Tinggi yang belum menerima surat kami nomor : 389/B2/LL/2016 tanggal 11 Mei 2016 perihal surat edaran program PERMATA tahun 2016, dengan ini kami sampaikan, bahwa kami memperpanjang pendaftaran dan pengusulan proposal sampai dengan tanggal 15 Juni 2016. Untuk proses seleksi mahasiswa calon peserta masing-masing perguruan tinggi dapat mengikuti petunjuk teknis seleksi program PERMATA (terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembelajaran

ttd
Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

 

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Sekretaris Ditjen Belmawa
3. Wakil Rektor/Direktur bidang Akademik
4. Wakil Rektor/Direktur bidang Kerjasama

 

Lampiran :

Perpanjangan Surat Edaran Permata 2016_PTN
Pedoman Permata 2016
Formulir Perata 1
Formulir Permata 2

 

1.                    

Permenristekdikti No. 31 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti, dan Lampiran

2.                    

Permenristekdikti No. 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau

3.                    

Permenristekdikti no.12 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan dan Lampiran

4.                    

Permenristekdikti No.11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi

5.                    

Permenristekdikti No. 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

6.                    

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum dan Lampiran

7.                    

Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran

8.                    

Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

9.                    

Permenristekdikti no.51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti no. 20 Tahun 2015)

10.                 

Permenristekdikti no. 50 Tahun 2015 tentangPendirrian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS atau SINI

11.                 

Permenristekdikti no. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

12.                 

Permenristek & Dikti no. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN

13.                 

Permenristek & Dikti no. 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi, lampiran

14.                 

Permenristek  & Dikti no. 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemristekdikti

15.                 

Permenristek & Dikti no. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi atau di SINI

16.                 

Permenristek & Dikti no. 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi

17.                 

Permenristek & Dikti no. 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungn Kemenriste & Dikti, Lampiran 1Lampiran 2 dan Lampiran 3 atau di SINI

18.                 

Permenristek & Dikti no. 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015

19.                 

Permenristek & Dikti no. 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi atau di SINI

20.                 

Permenristek & Dikti no. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenRistekDikti

21.                 

Permenristek & Dikti no. 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi danLampiran

22.                 

Permenristek & Dikti no. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran

23.                 

Permenristek & Dikti no. 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan KemRistekDikti

24.                 

Permenristek & Dikti no. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

25.                 

Permenristek & Dikti no. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

26.                 

Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no004/VIII/PB/2014 dan no. 24 Tahun 2014 (zip) tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  Format pdf: Salinan Peraturan BersamaLampiran 1-2Lampiran 3Lampiran 4-12

27.                 

154 Tahun 2014Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dan Lampirannya

28.                 

139 Tahun 2014 (zip) tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, atau di SINI (pdf) atau Lampiran (pdf)

29.                 

112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

30.                 

97 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

31.                 

96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi

32.                 

95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

33.                 

93 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, format pdf dan lampiran

34.                 

92 Tahun 2014 (zip)tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, format pdf dan lampirannya

35.                 

90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan

36.                 

88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau di SINI (pdf)

37.                 

87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

38.                 

85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

39.                 

83 Tahun 2014: Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan

40.                 

81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi atau di SINI

41.                 

77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

42.                 

73 Tahun 2014 lengkap Lampiran 1 dan 2 (zip) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

43.                 

67 Tahun 2014 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud

44.                 

52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

45.                 

50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

46.                 

49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lampiran

47.                 

46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi

48.                 

35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

49.                 

33 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

50.                 

31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia

51.                 

30 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi

52.                 

18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

53.                 

17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri

54.                 

14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)

55.                 

11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi

56.                 

10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi

57.                 

08 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen

58.                 

PerMenpan no. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan 6 Lampiran

59.                 

110 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

60.                 

109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Mencabut Permendikbud no.  24 Tahun 2012

61.                 

108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah beserta alokasinya. Perubahan pertama Permendikbud no. 4 Tahun 2013

62.                 

107 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kemdikbud dan Lampirannya(zip) atau bisa unduh di SINI dan Lampiran di SINI (pdf)

63.                 

105 Tahun 2013: Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

64.                 

99 Tahun 2013: Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemdikbud

65.                 

96 Tahun 2013: Badan Standar Nasional Pendidikan

66.                 

95 Tahun 2013: Beasiswa Unggulan

67.                 

94 Tahun 2013: Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Pacitan

68.                 

93 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Darmasiswa Kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia dan Pemberian Tunjangan Pengelolaan Program Darmasiswa Kepada Lembaga Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Beasiswa Darmasiswa

69.                 

91 Tahun 2013: Perubahan Ketiga Atas Permendikbud No. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

70.                 

89 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor

71.                 

88 Tahun 2013: Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri

72.                 

87 Tahun 2013: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

73.                 

85 Tahun 2013: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian

74.                 

84 Tahun 2013: Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta

75.                 

83 tahun 2013: Sertifikat Kompetensi

76.                 

82 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 32 Tahun 2012 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

77.                 

80 Tahun 2013: Pendidikan Menengah Universal

78.                 

78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI

79.                 

73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi atau di SINI

80.                 

62 Tahun 2013: Sertifikasi Guru Dalam Jabatan untuk Penataan dan Pemerataan Guru

81.                 

55 Tahun 2013: Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dan Lampirannya atau di SINI

82.                 

52 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau di SINI

83.                 

51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau di SINI

84.                 

48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Ijin Akademi Komunitas (Progam vokasi D1 dan/ atau D2 di Kabupaten/Kota) atau di sini

85.                 

46 Tahun 2013 : Permenpan & RB tentang Perubahan atas 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen

86.                 

42 tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikbud no. 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis atau di sini

87.                 

24 Tahun 2013: Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemdikbud (membatalkan Permendikbud: 73 Tahun 201265 Tahun 201264 Tahun 2012, dan 44 Tahun 2006)

88.                 

21 Tahun 2013 : Pemberian Gelar Doktor Kehormatan

89.                 

17 Tahun 2013: Permenpan & RB tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya danLampiran atau di SINI

90.                 

9 Tahun 2013: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemberian Kesaksiaan Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

91.                 

7 Tahun 2013: Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama 7 lampirannya

92.                 

6 Tahun 2013: Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Lampirannya ( membatalkan Permendiknas no. 42 tahun 2006)

93.                 

5 Tahun 2013: Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal atau di sini

94.                 

4 Tahun 2013: Perubahan atas Permendikbud no. 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan alokasi BOPTN 2013

95.                 

01 Tahun 2013: Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

96.                 

76 tahun 2012: Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013 dan lampirannya

97.                 

75 tahun 2012: Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah dan Lampirannya

98.                 

74 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Universitas Pertahanan

99.                 

73 tahun 2012: Bantuan Sosial Untuk Komunitas Budaya, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

100.              

72 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Galeri Nasional Indonesia

101.              

69 tahun 2012: Perubahan aas Permendikbud no. 01 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

102.              

65 tahun 2012: Bantuan Sosial Sarana Kesenian Kepada Satuan Pendidikan, sudah dibatalkanoleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

103.              

63 tahun 2012: Pembubaran Balai Pengembangan dan Layanan Pendidikan Tinggi

104.              

60 tahun 2012: Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi serta Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

105.              

59 tahun 2012: Badan Akreditasi Nasional atau di sini

106.              

58 Tahun 2012: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (BOPTN)

107.              

42 tahun 2012: Pedoman Pemanfaatan Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran Untuk Pemantauan Dan Pengendalian Pelaksanaan Program, Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

108.              

41 tahun 2012: Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

109.              

40 tahun 2012: Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi atau bs unduh di sini

110.              

37 tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

111.              

36 tahun 2012: Perubahan Kedua Atas Permendiknas No. 9 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Dan Pengelolaan gedung/Kantor Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, Perubahan pertama Permendiknas no. 01 Tahun 2012

112.              

33 tahun 2012: Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

113.              

32 tahun 2012: Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

114.              

31 tahun 2012: Standar Kompetensi Lulusan Kursus

115.              

24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh bagi Perguruan Tinggi (membatalkan Kepmendikbud no. 107/U/2001) atau di sini (Panduan PJJ Tahun 2011)

116.              

16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud bersama Lampiran 01 , 2A 2B ,3A 3B , 3C , 3D , 04 atau digabung semua di sini

117.              

14 tahun 2012: Kebijakan Pengawasan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Tahun 2012,Juknis: Kebijakan Pengawasan Itjen 2012

118.              

13 Tahun 2012: Pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lengkap lampirannya

119.              

10 Tahun 2012: Wajib Lapor Harta Kekayaan dan Lampirannya

120.              

08 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri

121.              

07 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia

122.              

05 Tahun 2012 : Serfifikasi Guru dalam Jabatan

123.              

04 Tahun 2012: Perubahan Atas Permendiknas no. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini

124.              

01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010)

125.              

50 Tahun 2011: Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

126.              

48 Tahun 2011 : Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud

127.              

47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas no. 16 tahun 2009) atau di sini

128.              

44 tahun 2011: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional atau di sini

129.              

38 Tahun 2011: Perubahan atas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 0102 dan Lampiran Permendiknas 18 tahun 2011 di sini)

130.              

26 Tahun 2011: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas dan lampiran

131.              

22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scansitus asli)

132.              

20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi

133.              

19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia

134.              

18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)

135.              

17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi

136.              

11 Tahun 2011 : Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

137.              

9 Tahun 2011: Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

138.              

06 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas no. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

139.              

03 Tahun 2011: Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (sudah dibatalkan oleh Permendiknas no. 26 tahun 2011)

140.              

1 Tahun 2011 / IM: Rencana Aksi Kemendiknas untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011

141.              

Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor

142.              

48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

143.              

47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus

144.              

44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014

145.              

43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional

146.              

39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Lampiran

147.              

38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

148.              

36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

149.              

35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya

150.              

34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

151.              

33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku

152.              

30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan

153.              

24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah

154.              

21 Tahun 2010: Pemberian Kuasa Kepada Kepala Biro Keuangan Untuk Menandatangani Keputusan Penetapan Operator, Verifikator, dan Validator Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional

155.              

20 Tahun 2010: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan

156.              

17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

157.              

9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan

158.              

6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

159.              

2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014

160.              

1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)

161.              

73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)

162.              

70 tahun 2009: Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

163.              

68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah Versi scan (situs asli)

164.              

67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah

165.              

66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia

166.              

63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

167.              

62 Tahun 2009: Pemberian Beasiswa kepada Peserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah dan Tinggi Peraih Olimpiade Sain Internasional

168.              

61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional atau di sini

169.              

48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas

170.              

47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

171.              

46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan

172.              

42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus

173.              

41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan

174.              

33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

175.              

32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (PermendiknasLampiran ILampiran IILampiran IIILampiran IV,Lampiran VLampiran VI)

176.              

30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi

177.              

26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

178.              

20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan

179.              

19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor

180.              

18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia

181.              

16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (telah dibatalkan oleh Permendiknas n0. 47 tahun 2011 tentang SPI)

182.              

8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan

183.              

85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi

184.              

76 Tahun 2008: Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

185.              

67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (telah dibatalkan Permendiknas no. 24 Tahun 2010)

186.              

62 Tahun 2008: Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum di lingkungan Depdiknas dan Pemberian Kesaksian Terhadap Kasus Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi

187.              

61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas

188.              

59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar

189.              

58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan

190.              

57 Tahun 2008: Program Bantuan Khusus Mahasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu pada Perguruan Tinggi

191.              

53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)

192.              

51 Tahun 2008: Masa Jabatan Koordinator Dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan Nasional

193.              

39 Tahun 2008: Pembinaan Kesiswaan

194.              

38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas

195.              

27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor

196.              

20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)

197.              

19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen

198.              

18 Tahun 2008: Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen

199.              

16 Tahun 2008: Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan di Lingkungan Kemdiknas

200.              

17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

201.              

09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus

202.              

06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi

203.              

02 Tahun 2008: Buku

204.              

50 Tahun 2007: Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah

205.              

44 Tahun 2007: Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional

206.              

42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)

207.              

30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas

208.              

26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)

209.              

25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia

210.              

20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan

211.              

18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

212.              

17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007

213.              

16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru

214.              

15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas

215.              

07 Tahun 2007: Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

216.              

44 Tahun 2006: Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan, sudah dibatalkan oleh Permendikbud no.24 Tahun 2013

217.              

42 tahun 2006: Tata Persuratan Di Lingkungan Depdiknas

218.              

41 Tahun 2006: Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Untuk Menandatangani Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Disangka Melakukan Pelanggaran Disiplin

219.              

38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)

220.              

37 Tahun 2006: Tata Kearsipan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

221.              

34 Tahun 2006: Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, atau di sini

222.              

32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

223.              

28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan

224.              

26 Tahun 2006: Jadwal Retensi (Penyimpanan) Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan PTN dan Kopertis

225.              

19 Tahun 2006: Pemberian Tunjangan Darmasiswa kepada Mahasiswa Asing yang Belajar di Indonesia

226.              

17 Tahun 2006: Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Pejabat Tertentu Untuk Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdiknas

227.              

16 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

228.              

14 Tahun 2006: Laporan Akuntabilitas Kinerja

229.              

13 Tahun 2006: Jadwal Retensi Arsip Substansif dan Fasilitatif Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

230.              

01 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan

231.              

28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

 

232.              

25 Tahun 2005: Tata Tertib Rapat Pimpinan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

233.              

02 Tahun 2005: Subsidi Silang Biaya Operasional Perguruan Tinggi

21 Juni 2016

Yth.

Bapak/Ibu/Saudara

Merujuk kepada surat Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri No.: AMB. DAK. 5210.02.2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Kedutaan Besar Republik Polandia di Jakarta menginformasikan bahwa Pemerintah Polandia menawarkan beasiswa penuh “Ignacy LUKASIEWICZ” untuk mahasiswa asing.
  2. Sejumlah program studi yang ditawarkan dalam program beasiswa “Ignacy LUKASIEWICZ” adalah sebagai berikut: matematika, teknik, geografi, astronomi, arsitektur, pertanian, oseanografi, perikanan, kedokteran hewan, ekologi, kehutanan, informasi teknologi (IT), telekomunikasi, transportasi dan program studi serupa di universitas-universitas terbaik Polandia (terlampir), untuk tingkat pascasarjana dan doktoral, yang didahului dengan program pembelajaran bahasa Polandia selama 1 tahun di Polandia.
  3. Edisi kedua dari program beasiswa “Ignacy LUKASIEWICZ” ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas.
  4. Sebagai informasi, kami lampirkan pengumuman program beasiswa “Ignacy LUKASIEWICZ” berikut persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Informasi beasiswa lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut: http://buwiwm.edu.pl/news_il/
  5. Batas akhir penyerahan aplikasi belajar bahasa Polandia tanggal 24 Juni 2016, sedangkan batas akhir penyerahan aplikasi beasiswa tanggal 3 Juli 2016. Aplikasi pendaftaran dapat dikirimkan ke Kedutaan Besar Polandia dengan alamat: Jl. Rasuna Said Kav. X Blok IV/3, 12950 Jakarta, dengan menuliskan keterangan “Ignacy Lukasiewicz Scholarship”.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Juni 2016

TTD

Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik

 

Informasi selengkapnya: The Ignacy Lukasiewicz Scholarship Programme